 |
Asisten 2 Sekkab Kubar Rakhmat
(kiri) menyerahkan Ketua DPRD Kubar Ridwai (kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD
II Sepe M (tengah) terkait Jawaban Pemerintah terhadap PUF tentang Raperda APBD
2025 secara simbolis, pada Rapat Paripurna DPRD Kubar, di Ruang Sidang Utama
DPRD Kubar. |
Sendawar, Beritakubar.com -Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat memberikan apresiasi atas dukungan dan masukan tiga fraksi DPRD Kubar
atas jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi (PUF) tentang Nota
Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD tahun anggaran 2025.
Bupati Kubar FX Yapan
mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan Fraksi PDI-Perjuangan bahwa
peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (sdm) melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Bupati menyampaikan melalui
sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 2 Sekkab Kubar, Rakhmat, pada Rapat
Paripurna DPRD Kubar, di Ruang Sidang Utama DPRD Kubar, Senin (28/09/2024).
“Berkaitan dengan hal tersebut
pemerintah telah memenuhi mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang
sebagian digunakan untuk program penyelanggaraan pendidikan dalam menunjang
perbaikan dan penambahan ruang kelas, tenaga pendidik dan memberi insentif
guru,” ujarnya.
“Untuk meningkatkan kualitas
kesehatan, pemerintah telah memperluas jangkuan pelayanan kesehatan masyarakat,
baik untuk ketersediaan tenaga medis, bidan dan pembangunan Rumah Sakit tipe D,
pembangunan puskesmas baru serta pemeliharaan puskesmas pembantu (Pustu),”
lanjutnya.
Pemkab bersepakat, tambahnya,
menggalakan pengembangan berbagai komoditas tanaman unggulan dan aktif dalam
memberikan introduksi pelaksanaan panca usaha tani dan pembinaan pasca panen
kepada para petani/kelompok tani serta pro aktif melakukan pembinaan kepada
pelaku usaha produktif (UMKM), Badan Usaha Milik Kampung (BumKa) yang ada
setiap kampung.
Berikutnya, pembangunan dan
peningkatan infrastruktur serta pembangunan sarana dan prasarana dasar sosial
ekonomi masyarakat yang telah dianggarkan menyebar di kampung baik melalui dana
desa maupun alokasi dana desa serta di kecamatan melalui program, kegiatan dan
sub kegiatan lainnya secara proposional sesuai dengan kondisi eksisting di
lapangan.
Kemudian, Pemkab sependapat
dengan masukan yang diberikan Fraksi Gerindra, Demokrat, Keadilan (GDK) bahwa
dalam kerangka ekonomi makro kunci peningkatan sdm yang berdaya saing adalah
pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang salah
satunya dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi
angkatan kerja/usia produktif.
Upaya tersebut diharapkan dapat
menurunkan jumlah besaran pengangguran terselubung, meningkatan jumlah
wirausahawan untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja dan menciptakan
sektor lapangan kerja informal,”ujarnya.
Pemkab juga sependapat bahwa
dalam penyusunan rancangan APBD 2025, pemerintah telah berpedoman pada
Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 sebagai
pedoman dalam penyusunan APBD 2025, sebelum dibahas antara DPRD dan pemerintah.
“Sehubungan dengan pokok-pokok
pikiran DPRD Kubar telah diakomodir dalam rancangan APBD 2025 dan usulan
pokok-pokok pikiran DPRD telah disampaikan pada saat penyusunan RKPD
2025,”tandasnya. (Adv/Diskominfo-Kubar)
