Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, akan mencatat sejarah tersendiri dalam berdemokrasi di Indonesia. Dalam Pilkada tahun ini salah satu Pasangan Calon (Paslon) yang akan maju berkontestasi dari jalur independent yaitu Paslon Martinus Herman Kenton - H. Abdul Aziz (Gerbang MAS). Gerbang MAS sudah lolos verifikasi, jalur Independent di KPU Kutai Barat.
Gerbang MAS akan berhadapan dengan Petahana Paslon FX Yapan - Edyanto Arkan (Yapan Jilid II) yang didukung 9 Partai di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan satu paslon lain, ASA, belum pasti atau belum mendaftarkan diri ke KPU Kutai Barat, pada saat saya menulis tulisan ini.
Terlepas dari kalkulasi politik, menang-kalah, saya tertarik mengupas fenomena yang langka dalam berdemokrasi di Indonesia ini dan terjadi di Kutai Barat.
Skeptisme
Dalam kancah perpolitikan Internasional jarang sekali terdengar Calon Pemimpin yang maju tanpa kendaraan Partai Politik. Apalagi di Indonesia, hampir tidak terdengar calon independent yang lolos verifikasi di KPU untuk mengikuti kontestasi pilpres dan pilkada.
Indonesia yang menganut demokrasi multipartai tentu menyulitkan bagi kandidat yang independent. Terlepas dari peluang menang di lubang jarum demikian, kemunculan jalur independent menjadi jawaban atas kejengahan perpolitikan selama ini. Tidak sedikit kritik terlontar di media massa terhadap Partai Politik di Indonesia yang cendrung terkesan sebagai "Bisnis keluarga" tertentu, tanpa pengkaderan yang mengutamakan sistem meritokrasi.
Hal itu bisa terlihat jelas keluarga terlibat dalam mengurus Partai dan partai menjadi tempat bisnis seperti bisnis mahar politik dan sebagainya. Persepsi bukan ukuran kualitas, integritas individual yang diutamakan tetapi seberapa besar kemampuan finansial yang dimiliki kandidat cukup kuat.
Kekuatan modal menjadi standar utama untuk mendapatkan akomodasi dan kendaraan politik (Parpol). Keuntungan atau modal politik, bagi parpol, kajian strategis, dll barulah hal kemudian yang mengikut sertakan hal utama.Hampir pasti daging politik adalah kapitalisasi politik, (politik tanpa uang itu hanyalah utopia) dan oligargis.
Tentu saja jalur independent juga memiliki kelemahan tersendiri. Pertama sistem parlementer bisa menjadi tantangan berat bagi paslon independent apabila ia menang kontestasi. Apalagi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, seringkali dikritik karena banyak oknum yang terjerat kasus korupsi. Bisa jadi idealisme independent terjerat dalam pusaran yang gelap, sehingga tidak bisa mewujudkan janji-janji politiknya.
Butuh keberanian besar dan siap menjadi "musuh sistem" bagi kandidat independent untuk mewujudkan visi misi politiknya. Namun salah satu cara bagi jalur independent ialah kebijakan terbuka seperti e-budgeting, partisisi publik dalam mengontrol anggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah serta meyakinkan publik dengan kapasitas unggul seperti integritas, managemen komunikasi, dll. Daya dobrak dan perubahan akan tercipta asalkan berani menjadi "martir politik".
Jalur independent harus mampu menjelaskan programnya yang terukur, teliti dan cermat membaca kebutuhan masyarakat serta administrasi keadilan yang bisa diverifikasi dengan mudah oleh masyarakat. Hanya dengan itu calon independent bisa merebut hati publik.
Kebebasan Dalam Berdemokrasi
Terlepas dari kalkulasi menang - kalah dan skeptisme di atas, satu hal yang akan dikenang oleh publik dalam pilkada di Kubar tahun ini ialah muncul dan lolos verifikasinya calon independent di KPU. Itu perlu dicatat dalam benak publik dan akan memantik gairah diskursus politik di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya menyetor suara ke bilik pemilihan tetapi bertanggungjawab atas keputusan politisnya. Sebab tuan demokrasi itu adalah rakyat itu sendiri.
Fakta menarik ini juga memberi makna yang mendalam dalam berdemokrasi, bahwa kebebasan, rasionalitas, dan nilai-nilai demokrasi masih mungkin bagi mereka yang ingin menjadi negarawan, politikus di daerah tanpa partai.
Kabupaten Kutai Barat memunculkan suatu gairah kebebasan berdemokrasi itu dalam pilkada tahun ini dan akan selaku dikenang bahkan menjadi presedent bagi daerah-daerah lain. Apalagi jika jalur indepedent keluar sebagai kuda pelari unggulan, maka genaplah nas ini.
Diakhir tulisan ini, baik paslon yang didukung partai maupun yang independent selamat berkontestasi mengurai berbagai persoalan di Kutai Barat. Hemat saya, beberapa persoalan yang urgen untuk dijawab oleh program para paslon misalnya sbb:
Pertama, menyiapkan SDM menjawab kebijakan politik nasional yang memindahkan Ibu Kota Negara ke Propinsi Kalimantan Timur. Kedua, Persoalan Agraria, tumpah tindih antara lahan masyarakat dan konsesi lahan investor pertambangan dan perkebunan. Hal ini juga terkait dengan pertanian rakyat dsbnya.
Ketiga, pembangunan infrastruktur perlu terus dilanjutkan agar tidak ada lagi wilayah yang terisolir. Demikian juga kebutuhan dasar lainnya seperti listrik dan air bersih. Sebab masih banyak kampung yang belum ada aliran listrik PLN.
Keempat, Usaha Kreatif seperti musik daerah yang perlu digarap. Demikian juga pariwisata dan usaha kecil menengah terus diperkuat. Ini perlu mendorong dan menganimasi orang Muda dalam menyambut wacana pemindahan IKN juga.
Kelima, bagaimana mengimbangkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam bidang ekonomi antara masyarakat lokal kubar dan "pendatang" sebab keragaman merupakan potensi dan modal dalam pembangunan.
Tentu saja banyak persoalan dan harapan lainnya yang perlu diperjuangkan dan dijawab dalam program-program paslon yang maju berkontestasi dalam Pilkada Kutai Barat. Mari berdemokrasi dengan akal sehat dan mengedepankan program-program unggulan untuk memajukan daerah Kutai Barat kedepannya. Pilkada adalah kerja bersama mewujudkan kebaikan masyarakat.
