Ilustrasi Pedagang pasar//doc.Imy |
BeritaKubar.com, Kutai Barat – Sebanyak 700 pedagang pasar di Kubar telah didaftarkan untuk menerima bantuan Presiden (Banpres) produktif. Yang mendaftarkanadalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) Kabupaten Kutai Barat.
Nantinya, Banpres produktif atau bantuan modal kerja darurat tersebut. Akan ditransfer langsung ke rekening para pelaku usaha (pedagang/UKM) yang datanya disetujui oleh pusat.
“Sekitar 700 nama pedagang di Kubar yang diusulkan ke provinsi sejak akhir Mei lalu. Yang terakomodir sekitar 200 nama,” jelas Salomon Sartono kepada awak media BeritaKubar.com, Kamis (20/8/2020).
Disdagkop dan UKM Kabupaten Kubar hanya mengusulkan. Dana ditransfer langsung dikirim ke rekening pelaku usaha, kabupaten tidak terlibat sama sekali.
“Data pedagang yang dikirim ke provinsi, dari Pasar Jaras Barong Tongkok, Pasar Nala Linggang Bigung, serta Pasar Olah Bebaya Melak,” ucapnya.
Soal realisasinya, Salomon belum tahu. Apakah sudah diterima atau belum bantuannya oleh pedagang yang terdaftar.
“Kami hanya mengusulkan nama para pelaku usaha saja ke provinsi,” imbuhnya.
Disdagkop dan UKM Kubar mengharapkan, agar para pedagang yang telah mendapat bantuan tersebut menggunakannya dengan baik.
Banpres tersebut merupakan bantuan selama pandemi COVID-19 saat ini.
“Bagi pelaku usaha atau pedagang yang tidak terakomodir dalam Banpres itu, akan kami usulkan bantuan ke Pemkab Kubar melalui dana penanganan COVID-19,” ujar Salomon.
Terpisah, Anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Khusus Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM) DPRD Kubar, Noratim, sangat mengapresiasi jika benar ada Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku usaha UKM tersebut.
“Sebagai wakil rakyat saya sangat mendukung penuh program pemerintah tersebut. Apalagi semasa COVID-19 ini bisa menjadi subsidi bagi para pedagang,” ucapnya.
Sama seperti Salomon, Noratim juga tidak tahu menahu soal realisasi Banpres. Karena memang tidak mendapat datanya. Soal siapa yang menerima dan kapan pencairannya.
“Sangat baik jika memang benar ada bantuan dari pusat kepada daerah. Tapi harapan saya ke depan kalau ada bantuan dari pusat ke daerah seperti ini. DPRD bisa diberi datanya,” ungkap Noratim.
Belum lama ini Presiden Joko Widodo menyatakan bantuan produktif itu diberikan untuk menambah modal kerja bagi pengusaha kecil. Dana bantuan sebesar Rp 2,4 juta itu akan ditransfer ke rekening pelaku UMKM.
Pada tahap awal, pemerintah akan mengucurkan bantuan kepada 9,1 juta UMKM se-Indonesia.
Reporter :*Meiria Nursih Danil
Editor : Santi Dwi Lestari