 |
| DOK/ILUSTRASI |
Beritakubar.com, Kutai Barat - Meski tak banyak, namun jumlah pernikahan dini rupanya cukup mencengangkan. Dulu, salah satu penyebabnya adalah perjodohan. Layaknya zaman siti nurbayah. Persoalan ini kian terjadi di Kutai Barat (Kubar).
Hal itu terkuak, saat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar, menggelar sosialisasi tentang pernikahan di usia muda atau pernikahan dini, di Ruang Rapat Kantor DP2KBP3A, kemarin.
“Kami mengajak siswa siswi dari beberapa SMP dan SMA di Kubar ini untuk mengetahui tentang apa itu pernikahan usia anak (muda) dan risiko yang bisa terjadi. Selain itu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi,” kata Kasi Perlindungan Anak DP2KBP3A Kubar, Anastasia Bety.
Dengan sosialisasi ini, kata dia, diharapkan pelajar mendapat pengetahuan dan wawasan agar menjadi agen pelopor pencegahan pernikahan dini. “Dari tahun-ketahun, jumlah pernihan dini cenderung meningkat. Makanya dengan kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini,” tambahnya.
Berdasar penelitian Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, pertambahan jumlah penduduk akan berdampak terhadap pernikahan dini. Persentasenya berpengaruh signifikan, yakni 80,8 persen. Sementara 19,2 persen dipengaruhi faktor lain.
Semakin banyak penduduk yang menikah pada usia dini akan meningkatkan potensi bayi yang lahir. Sebab, semakin muda perempuan melakukan pernikahan, risiko anak yang dilahirkan semakin banyak.
Menukil data penduduk Kaltim pada 2010-2014 meningkat 2,68 persen. Angka itu terbilang tinggi dari angka Nasional dan sangat mengkhawatirkan. Sebab, menjadi pemicu ledakan penduduk. Jumlah penduduk besar dengan sumber daya rendah tentu bukan hal baik.
Maka, angka pernikahan dini bisa dilihat dari dispensasi kawin yang dikeluarkan. Karena itu, diharapkan ada upaya seluruh komponen masyarakat memberikan pendidikan dan pencerahan nilai-nilai luhur dalam kehidupan. Disamping itu pula, pemerintah diharapkan membuat aturan antisipatif yang lebih ketat terkait pernikahan dini. (man)
