 |
| JUMPA PERS : Anggota Komisi 7 DPR RI, Ismael Thomas saat di konfirmasi awak media, di kediamannya, Rabu (19/02/2020). |
Beritakubar.com, Kutai Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menilai pemerintah sudah tidak memiliki hati nurani, jika mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Mayoritas kalangan yang menggunakan tabung melon itu berasal dari kalangan miskin.
Penolakan itu dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Ismael Thomas, bahkan dirinya menolak keras wacana pencabutan subsidi gas elpiji 3 Kg yang akan dilakukan pemerintah.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan, bukan mencabut subsidi. “Kalau subsidi dicabut artinya pemerintah tidak pro rakyat, ingat rakyat ini masih banyak yang miskin, jelas mencabut subsidi sama dengan menyusahkan masyarakat miskin,” tegas Thomas, di temui media ini, di kediamanya, kemarin.
Pemerintah seharusnya bekerja lebih keras dalam hal pengawasan maupun pendistribusian gak elpiji 3 Kg. Sebab, selama ini dirinya mengatahui masih banyak penyelewengan terhadap penggunan gas itu.
“Instansi terkait kembali kami ingatkan, awasi, tak boleh rumah makan gunakan gas 3 kg, Pertamina lakukan pengawasan, gas 3 kg tak boleh masuk malam, karena rawan,” tegasnya
“Intinya saya menolak keras wacana penghapusan subsidi gas melon. Masyarakat butuh itu, jadi perlu pertimbangan keras dan dikaji lagi," ujar mantan Bupati Kubar dua periode itu. (man)
